KEBIJAKAN FISKAL dan MONETER

KEBIJAKAN FISKAL & MONETER

A.KEBIJAKAN MONETER

1 . Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah segala tindakan pemerintah dan Bank Sentral untuk mengatur keadaan keuangan negara dengan tujuan menjaga kestabillan ekonomi dan mendorong usaha pembangunan nasional. Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah atau Bank Sentral dengan cara langsung atau tidak langsung.

Kebijakan ( politik ) moneter langsung berarti pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan misalnya: mencetak uang baru, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan/perkreditan,membekukan saldo perusahaan swasta/negara di Bank, dll.                                                                                                                                            

Kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan : kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif  adalah langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yang termasuk dalam kebijakan moneter kuantitatif ini adalah : kebijakan suku bunga ( politik diskonto ), operasi pasar terbuka, dan kebijakan cash ratio. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Yang termasuk dalam kebijakan moneter kualitatif ini adalah pengawasan pinjaman secara terpilih dan pembujukan modal.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan akhir dilaksanakannya kebijakan moneter adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja,dan terciptanya iklim dunia usaha yang semakin bergairah sehingga investasi-investasi baru akan bermunculan. Tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

a.   Menjaga Stabilitas Ekonomi

b. Menjaga Kestabilan Harga

c. Meningkatkan Kesempatan Kerja

d. Memperbaiki Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran Luar Negeri

3.Jenis-jenis kebijaksanaan moneter

Untuk menjelaskan kebijakan moneter ini ada beberapa alat ( instrumen ) yang bisa digunakan:

1 . Kebijakan cash ratio atau cadangan kas atau giro wajib minimum                                     

      Cadangan minimum adalah sejumlah dana yang perlu disimpan oleh bank-bank umum di dalam banknya, di bank sentral dan bank lain yang jumlah nya harus tidak kurang dari yang ditetapkan oleh bank sentral dalam bentuk likuid ( uang tunai atau rekening Koran ). Jumlah dana yang diperlukan dinyatakan sebagai persentasi dari simpanan giral. 

  

2 . Kebijakan suku bunga ( politik diskonto )

       Salah satu alat dalam menjalankan kebijakan moneter kuantitatif, yaitu dengan cara mengubah suku bunga yang ditetapkan bank oleh bank sentral apabila bank umum meminjam atau mendiskontokan surat berharga ke bank sentral. 

  

3 . Kebijakan Pasar Terbuka ( Open market pollicy )

Kebijakan ini diartikan sebagai jual/beli surat-surat berharga pemerintah dengan tujuan mengurangi dan menambah jumlah uang yang beredar.

4 . Kebijakan Imbauan Moral

kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut.dalam pertemuan ini bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut.  

B . KEBIJAKAN FISKAL

                                         

                                          

1 . Definisi kebijakan fiskal

Kebijaksanan fiskal yang sering juga disebut “ politik fiskal “ atau “ fiskal policy  “ : tindakan yang diambil pemarintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian .

Dapat dikatakan pula kebijakan  fiskal adalah semua tindakan pemarintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak “ government expenditure “ yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian .

EFEKTIVITAS BERBAGAI KEBIJAKAN

Secara kontinu kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga dan mengurangi tingkat pengangguran pada tingkat yang sangat rendah. Kebijakan pemerintah tersebut dapat dibedakan kepada tiga bentuk yaitu : kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sisi penawaran. Ketiga bentuk kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya. Bentuk masing-masing kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi adalah sebagai berikut :

( a ) untuk mengatasi pengangguran :

1.   kebijakan fiskal : dengan mengurangi pajak dan menambah pengeluran pemerintah.           

2.   kebijakan moneter : menambah penawaran uang, mengurangi/menurankan suku bunga dan menyidiakan kredit khusus untuk mendorong sektor atau kegiatan tertentu.

3. kebijakan segi penawaran : mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi administrasi pemerintah, memberi subsidi dan mengurangkanpajak perusahaan dan individu.

( b ) untuk mengatasi inflasi :

1. kebijakan fiskal : menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemarintah.

2. kebijakan moneter : mengurangi, menaikan suku bunga dan membatasi kredit

3. kebijakan segi penawaran : melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak keatas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. 

KOMPONEN APBN

Dari keterangan yang sudah dijelaskan pada kebijaksanaan fiskal, bahwa kebijakan itu meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran belanja negara. Untuk nama lengkap dari anggaran belanja negara kita ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti halnya dengan anggaran belanja perusahaan, anggaran belanja negara terdiri pula dari penerimaan dan pengeluaran. Transaksi-transaksi pemerintah kita golong-golongkan dengan menggunakan penggolongan :

a.      Penerimaan, yang akan dijelaskan di sini adalah hanya penerimaan dari sektor pajak saja.

b.      Pengeluaran, yang akan kita bedakan menjadi :

(1)     pengeluaran konsumsi pemerintah, yang biasa disebut “government  expenditure” atau “government purchase”,dan

(2)     pengeluaran pemerintah yang berupa “government transfer”. 

a . Penerimaan Pemerintah :

Pajak atau “tax” dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah di mana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa langsung. Penyerahan uang dari masyarakat kepada pemerintah berupa pajak penjualan, pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak warisan, dll. Alasan mengapa kita katakan “tidak ada balas-jasa yang langsung diterima oleh pembayar pajak” ialah karena bagaimanapun juga bentuk dari pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah, masyarakat tentu akan memperoleh balas-jasa juga. Hanya saja, balas-jasa yang diterima oleh si pembayar pajak sifatnya adalah tidak langsung. Hasil pungutan pajak oleh pemerintah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, antara lain pembuatan dan pemeliharaan jalan, tempat-tempat ibadah, rumah-rumah sakit, memajukan Pendidikan, menggaji pegawai negeri dan sebagainya ( pembangunan-pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pembayar pajak )

     

Jenis-jenis pajak

Berdasarakan kepada cara pungutannya pajak dapat dibedakan menjadi:

1.      Pajak langsung, pajak yang berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak wajib membayar pajak, contohnya adalah pajak penghasilan/pendapatan.

2.      Pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor.

Berdasarkan kepada tarif yang dikenakannya pajak dapat dibedakan menjadi:

1.      Pajak Regresif, sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan menjadi bertambah tinggi. Pajak impor dan pajak pajak penjualan dapat digolongkan sebagai pajak regresif.

2.      Pajak Proporsional, sistem pajak yang persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dibanyak negara sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan.

3.      Pajak Progresif, sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Di berbagai negara sistem pajak progresif digunakan untuk memungut orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meratakan pendapatan.

b . Pengeluran pemerintah     

 

(1) Pengeluaran Konsumsi pemerintah [ “government expenditure” atau “government purchase” ], adalah  semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balasnya. Termasuk dalam pengeluaran ini adalah: pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji pegawai negeri dan pembelian barang-barang serta jasa dalam berbagai bentuk.

( 2 ) Transfer pemerintah [ “government transfer” ], adalah pengeluaran pemerintah di mana pemerintah tidak menerima balas langsung, dan biasa ditandai dengan ( Tr ).

Beberapa contoh bentuk daripada transfer pemerintah:

1.      Sumbangan pemerintah yang diberikan kepada warga negara yang menderita sebagai akibat daripada adanya bencana alam,

2.      Sumbangan pemerintah  yang diberikan kepada para pengangguran,

3.       Uang pensiunan yang diterima oleh para pegawai negeri yang telah dipensiunkan,

4.      Subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan/masyarakat,

5.      Bea-siswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa, dan sebagainya